111. Millenium Development Goals (MDGs) -Penguatan

==============================================

THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]

Seri : “Membangun Ekonomi Rakyat,

           Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia.” 

===============================================

[Economic, Democration and Nationalism Indonesia Quotient]

BANK KAUM MISKIN

Oleh : Muhammad Yunus

Peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2006

Bersama Alan Jolis

Belajar dari :

Kisah Muhammad Yunus dan Grameen Bank, dalam

Memerangi Kemiskinan

DALAM RANGKA :

MEMPERINGATI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL 

MENYAMBUT 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA

DAN MERAYAKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE – 63 

111. Millenium Development Goals

Seraya terus melalui hari-hari pertama milenium baru ini, baik kiranya kita memanfaatkan untuk berjuang sekeras-kerasnya mencapai tantangan Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yang ditetapkan oleh para pemimpin dunia dalam Pertemuan Puncak Milenium (Millennium Summit) di PBB pada Juni 2000. Yang paling menantang dan sasaran-sasaran ini adalah sebuah sasaran yang sangat mungkin dicapai: menurunkan angka kemiskinan hingga separuhnya pada 2015. Saya sangat yakin dari pengalaman kerja dengan masyarakat miskin bahwa mereka bisa mengangkat diri keluar dari kemiskinan jika kita memberi mereka peluang yang sama atau setara sebagaimana yang kita berikan pada lainnya. Kaum miskin dengan sendirinya bisa menciptakan sebuah dunia yang bebas-kemiskinan. Yang harus kita lakukan adalah membebaskannya dari rantai yang membelenggu mereka.

Untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan, kita harus kembali ke meja perencanaan. Konsep, lembaga, dan kerangka-kerangka analisis — kondisi yang menciptakan kemiskinan — tidak bisa mengakhiri kemiskinan. Jika kita bisa secara cerdas menggarap ulang kondisi-kondisi kerangkanya, maka kemiskinan akan hilang dan takkan pernah kembali lagi. Kita harus memperluas konsep kita perihal lapangan kerja, memastikan bahwa layanan finansial menyentuh kaum paling miskin, dan mengakui adanya potensi pengusaha dalam diri setiap manusia.

[ bersambung ]

 

* * * * *

“Kita pertu menggerakkan orang untuk berani mengambil risiko.

Hal ini membutuhkan pola pikir yang sangat berbeda.

Untuk kita, itu berarti mengabaikan peraturan yang telah

berlaku baik selama 30 tahun tebih.”

[Lee Kuan Yew – Menteri Senior Singapura]

 

* * * * *

The Flag

Air minum COLDA – Higienis n Fresh !

ERDBEBEN Alarm

==============================================  

THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]

Seri : “Membangun Ekonomi Rakyat,

           Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia.” 

===============================================

[Perangkap Pangan]

Penguatan Ekonomi Desa

Jumat, 5 September 2008 | 00:38 WIB

Tim Ekspedisi Anjer-Panaroekan 2008 yang digelar Kompas menyampaikan reportase menarik tentang “Bendar, Pengecualian Desa Nelayan” (Kompas, 23/8/2008).

Kehidupan Desa Bendar Juwana, Pati, Jawa Tengah, dikesankan sebagai desa yang memiliki tingkat kesejahteraan rata-rata di atas penduduk desa nelayan dari daerah lain.

Ada tiga hal yang bisa ditangkap dari ritme kehidupan desa itu, pertama, tingkat social trust masih berjalan sempurna. Relasi kekerabatan yang ditandai semangat gotong royong dan persaudaraan masih terasah.

Kedua, keterlibatan kaum perempuan, termasuk dalam proses produksi dan penjualan hasil tangkap, masih sangat tinggi.

Ketiga, hilangnya sistem ijon (lintah darat) diganti pola lembaga keuangan sederhana yang didasarkan sistem bagi hasil.

Ketiga hal itu sejatinya menjadi modal sosial bagi penduduk desa lain di Tanah Air. Pola kehidupan nelayan yang diperlihatkan di Desa Bendar sebenarnya sudah lama hidup dan bersemayam dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia. Namun, pola-pola itu terberangus akibat kebijakan pembangunan yang tersentralisasi. Inisiasi lokal menjadi lumpuh, diganti kebijakan penyeragaman pusat.

Desentralisasi Desa

Otonomi daerah meniscayakan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, kebijakan desentralisasi diikuti desentralisasi fiskal dan anggarannya pun terus meningkat signifikan.

Tidak mengherankan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 22 Agustus, kembali menyampaikan, transfer dana dari pusat ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, yang semula Rp 129,7 triliun (2004) menjadi Rp 292,4 (APBN-P 2008). Bahkan, pada RAPBN 2009 transfer digenjot lagi menjadi Rp 303,9 triliun. Namun, Presiden mengakui tidak optimalnya pembelanjaan di daerah melalui APBD. Akibatnya, pada APBN 2007 ada sisa anggaran yang amat besar, mencapai lebih Rp 45 triliun.

Peningkatan 134,3 persen transfer dana pusat ke daerah sejatinya mampu menguatkan ekonomi desa. Namun, transfer dana itu lebih banyak berhenti pada lingkaran elite pejabat di daerah. Para pejabat di daerah menganggap pemerintahan desa adalah bawahan bupati. Segala kebijakan desa diatur oleh pemerintahan daerah sehingga desa tidak dianggap sebagai pemerintahan yang otonom (Rozaki dkk; IRE dan FF, 2004). Padahal, desa adalah pion terdepan dalam peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat. Pemerintahan desa seyogianya mampu mangagregasi dan mengatalisasi aspirasi rakyat, terutama dalam rangka merangsang rakyat dalam partisipasi publik.

Diakui, di tingkat desa sudah ada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menjadi corong masyarakat desa menyalurkan aspirasinya. Namun, secara umum, anggota BPD banyak yang tidak paham arti dan fungsi yang mereka miliki.

Tupoksinya tidak jalan karena pemerintah daerah kurang melakukan sosialisasi serius, hanya sekadar prosedural. Fungsi-fungsi legislasi DPD di tingkat lokal tidak optimal. Sementara itu, pemerintahan desa juga kurang memiliki prakarsa merangsang partisipasi dan inisiasi rakyat. Implikasinya, rakyat pun berjalan sendiri-sendiri. Tidak mengherankan jika arus urbanisasi membesar akibat kemelaratan rakyat yang terus mengimpit di desanya.

Penguatan desa

Menurut data Data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT; 2008), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori amat tertinggal.

Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum ada sarana kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Rata-rata keluarga miskin di desa tertinggal adalah 46,44 persen dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46 persen.

Data ini berbicara, hampir separuh desa di Indonesia tertinggal. Tentu, peningkatan alokasi anggaran ke daerah dari tahun ke tahun seharusnya mampu mengurangi jumlah desa tertinggal. Namun, stimulus desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan untuk membangun prakarsa dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka, pendekatan sosial-kultural seharusnya berjalan simultan dengan peningkatan alokasi anggaran ke daerah dan desa.

Untuk menguatkan kapasitas ekonomi desa, perspektif desentralisasi seharusnya berujung tombak di tingkat desa. Prakarsa pemimpin dan tokoh masyarakat desa harus digalakkan. Jangan sampai karisma dan keteladanan pemimpin/tokoh masyarakat desa kian hilang.

Dengan tipikal masyarakat paternalistik, penguatan ekonomi masyarakat desa membutuhkan “nabi-nabi” yang mampu menggelorakan semangat wirausaha desa. Maka, Pemda harus membuat program berkesinambungan—tidak sekadar dijadikan proyek jangka pendek—mendekati tokoh teladan di masyarakat.

Selanjutnya, perlu pula menghidupkan kembali sistem kekerabatan di desa-desa. Hidupkan kembali semangat gotong royong dan persaudaraan masyarakat. Dalam konteks ini, alokasi anggaran yang besar bukan jaminan untuk membangun sistem kekerabatan. Yang diperlukan adalah membangun saling percaya (social trust) melalui perkumpulan-perkumpulan warga.

Selanjutnya perlu membangun berbagai kelompok sosial dan ekonomi kaum perempuan. Keberhasilan Grameen Bank di Banglades karena mampu membangun kolektivitas produksi di tingkat perempuan. Kata Muhammad Yunus, membantu perempuan akan lebih mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dan, inilah yang membuat Desa Bendar Juwana, Pati, mampu membuktikannya.

Namun, perlu diingat, diperlukan upaya kuat membangun sistem dan kelembagaan ekonomi desa yang didasarkan pada pola kekerabatan dan bagi hasil. Untuk itu, hidupkan kembali sistem jimpitan, lumbung padi, warung-warung desa, dan lainnya.

[Mukhaer Pakkanna Peneliti Cides; Wakil Rektor STIE Ahmad Dahlan Jakarta]

 

—–

 

Anjloknya Ketahanan Pangan

Jumat, 5 September 2008 | 00:31 WIB

Indonesia masuk perangkap pangan negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat bergantung pada impor.

Padahal, sejak dua tahun terakhir, terjadi lonjakan harga pangan dan komoditas pertanian lainnya. Akibatnya, terjadi penurunan ketahanan pangan dengan indikasi mengenaskan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk serta kematian anak balita dan ibu melahirkan.

Sebenarnya, spirit penguatan ketahanan pangan bisa ditemui dalam judul utama disertasi doktoral SBY, “Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran”. Sayang, kebijakan pemerintah selama ini dinilai mengorbankan pertanian di pedesaan sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Indikasinya, penyunatan subsidi dan impor produk pertanian yang menyengsarakan petani dan memperburuk pembangunan pertanian itu sendiri.

Saat ini sumber pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada sektor konsumtif dan padat modal. Tak heran jika dulu tiap pertambahan pertumbuhan satu persen, bisa membuka 300.000 sampai 400.000 lapangan kerja, kini hanya mampu menampung 178.000 lapangan kerja.

Mereka yang jatuh miskin pun semakin bertambah. Sebagian besar berstatus petani gurem atau buruh tani. Bagi World Food Programme (WFP, 2005), mereka yang miskin dan kekurangan gizi di Indonesia dipastikan sulit keluar dari belenggu kemiskinan tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.

Bagi Amartya sen (Poverty and Famines), persyaratan pengamanan pangan masyarakat bukan hanya pada pengadaan bahan pangan, tetapi aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang lapar. Sebenarnya, ketimpangan distribusi dan bahayanya dalam sebuah pertumbuhan ekonomi yang sering jauh dari harapan di negara berkembang sudah jauh hari disadari. Simon Kuznets (1995) dan Gunnar Myrdal (1956), misalnya, mengingatkan, kesenjangan penghasilan dan menunjukkan trickle-down effect sulit dicapai.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sejak tahun 1980-an diberlakukan sebuah sistem kontrol oleh negara atas sektor pertanian dengan tujuan mengamankan keterjangkauan harga produk pertanian bagi penduduk kota yang kian meningkat. Hal ini dipertegas pada tahun 1990-an lewat kebijakan Structural Adjustment Program oleh IMF sebagai persyaratan mutlak pemberian bantuan dan utang kepada negara berkembang. Brandt (2000) menyebut program ini sebagai “masalah makropolitik, yaitu keharusan mundurnya negara dari sektor dan jasa pertanian serta liberalisasi kebijakan harga, pasar, dan perdagangan pertanian.” Sejak itu, sektor pertanian menjadi bagian makroekonomi yang paling menderita akibat penyunatan berbagai subsidi negara. Bagi Brandt, penerapan SAP menjadi akhir dari pembangunan pedesaan.

Keberhasilan negara lain

Dilatari kegagalan pembangunan pedesaan itu, ada baiknya menengok keberhasilan Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan (sejak 1978) China, yang menjadikan sektor pertanian sebagai “motor” pengembangan sektor lainnya. Strategi yang dijalankan mencakup beberapa hal penting, yaitu dukungan kepada perusahaan keluarga kecil menengah, menghindari sistem kredit bersubsidi, membangun infrastruktur pedesaan, mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi yang bermanfaat bagi petani kecil, serta menghindari diskriminasi sektor pertanian (Binswanger, 1998). Berkat kebijakan itu terjadi lonjakan pertumbuhan di sektor pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas, modernisasi teknologi pertanian, dan pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Beberapa perbaikan dan modifikasi kebijakan juga dianjurkan Gabrielle Geier (1996). Pertama, perlu koreksi price bias yang terlalu percaya pada pengaturan produksi lewat harga pasar Yang diperlukan adalah perbaikan struktur pertanian dan dukungan pada inovasi pertanian.

Kedua, agar mengubah kebijakan income bias yang percaya pada perbaikan pendapatan petani lewat mekanisme pasar menjadi kebijakan stabilisasi basic subsistence dan jaminan tidak digusur.

Ketiga, mengoreksi kebijakan male bias demi memperkuat status sosial-ekonomi perempuan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan di Roma 12 tahun lalu, semua negara peserta, termasuk Indonesia, bertekad mengurangi angka kelaparan global dari 840 juta menjadi separuhnya pada tahun 2015. Namun, sesuai data FAO 2005, masih ada 825 juta jiwa kelaparan. Meski terjadi proses deras urbanisasi, 60-70 persen penduduk negeri ini masih bermukim di pedesaan. Sementara nyaris separuh dari mereka yang mengalami rawan pangan berasal dari keluarga petani gurem.

Perubahan

Dua pertiga petani gurem tergolong marginalized karena memiliki lahan tandus, terisolasi letaknya serta tanpa pengamanan hak atas tanah dan tanpa akses kredit. Penyebab lainnya, buruknya infrastruktur dan ketergantungan pada pedagang antara. Sementara itu, sekitar 30 persen bernasib lebih buruk karena tidak memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan musiman, dan menggantungkan hidup pada hasil hutan (Armin Paasch, 2006).

Ketahanan pangan atau hak atas pangan harus dimulai dari berbagai kelompok ini. Kenyataannya, sejak dekade terakhir mereka kian tergusur. Perubahan struktural berupa komersialisasi sumber daya produktif, seperti lahan, air, dan bibit serta anjloknya harga produk pertanian dan liberalisasi asismetris perdagangan pertanian, telah memperburuk kondisi mereka (Windfuhr, 2005). Tanpa perubahan drastis kebijakan agar berpihak pada petani gurem dan pembangunan pedesaan, permintaan pemerintah pusat agar gubernur, wali kota, bupati, dan masyarakat untuk bekerja keras dalam peningkatan ketahanan pangan akan sia-sia karena menjadi sekadar imbauan tanpa arah dan pemihakan yang jelas.

[IVAN A HADAR Koordinator Nasional Target MDGs; Pendapat Pribadi]

 

——

 

“Missing Link” Pembangunan Pertanian

Jumat, 5 September 2008 | 00:36 WIB

Berita tentang “perangkap pangan” menjadi penggenap kisah malapetaka harus dicermati dari hari ke hari.

Tampilan malapetaka yang disebut ketergantungan — sebagai bangsa berdaulat — pada beberapa perusahaan dunia dalam hal pangan sungguh mengerikan. Dan karena kita berhadapan dengan keadaan yang berkembang amat berbahaya, akal sehat harus dinomorsatukan!

Evolusi terbalik

Ingatkah kita akan sejumlah kebijakan pertanian di masa lalu? Saat itu lembaga internasional dan pemerintah menyepakati hal-hal berikut.

Pertama, temuan teknologi (dalam bibit, pupuk, dan budidaya tanam) memungkinkan produktivitas dinaikkan sehingga kelaparan dapat dihindarkan. Naskah jenis ini dengan baik disampaikan sebuah kelompok yang dinamai “Club of Rome.

Kedua, temuan teknologi seperti ini menuntut agar prasarana pertanian diperbaiki, seperti bendungan dan irigasi. Bantuan internasional banyak bergerak di sana. Namanya rural development project.

Ketiga, karena pertanian melibatkan berjuta petani, pengorganisasi produksi diperkenalkan, mulai dari inpres sampai KUD.

Keempat, untuk menjamin kesejahteraan petani, sebuah sistem pemasaran terkendali diperkenalkan, misalnya Bulog.

Dengan menimbang semua segi pembangunan pertanian di masa lalu, pertanyaan adalah mengapa perkembangan itu berhenti dan kini bergerak mundur. Kita pernah swasembada pangan, tetapi kini hampir semua komoditas strategis diimpor.

Di sebuah kalangan tertentu, masalah evolusi terbalik itu dirumuskan seperti ini, jika Charles Darwin merumuskan pertanyaan atas evolusi spesies dari munyuk ke manusia, bersandar pada “lompatan” yang disebut missing link, maka keadaan pertanian kita dengan evolusi terbaliknya justru harus mencari missing link di mana proses sosial dan politiknya adalah dari manusia kembali menjadi munyuk.

Reaksi emosional

Jika hendak memberi reaksi emosional atas “jebakan pangan”, hal paling mudah adalah menuding kambing hitam — sejumlah perusahaan MNC, misalnya — dan mereka dicap sebagai kapitalis jahat, yang hendak memonopoli saluran strategis komoditas pertanian, mulai dari bibit, sarana produksi, hingga pengolahan hasil pertanian. Bahwa pengusaha dalam MNC itu berhasil mengembangkan teknologi bibit, budidaya, dan pengolahan hasil, hal itu bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka jauh lebih cerdas dan disiplin bekerja dibandingkan kita, pemerintah, atau pengusaha kita!

Apalagi jika kita bersangka, MNC jauh lebih maju dari kita, dan kita harus mengatasi ketinggalan kita. Semisal yang dinyatakan wapres, penelitian pertanian harus dipacu agar bibit hibrida dapat dihasilkan sendiri. Namun, bagaimana dengan sarana produksi yang kelewat mahal dan fluktuasi liar hasil pertanian? Bagaimana dengan kebijakan impor kita dalam hasil pertanian? Bagaimana dengan industri pengolahan hasil bumi?

Aneka segi “pertanian” itu harus disimak dengan cerdas dan cermat dan baru kemudian arah strategis dapat dirumuskan serta dijalankan secara taat asas.

Prasarana

Jika hari-hari ini kita sempat berkeliling di lahan-lahan pertanian, pemandangan yang mudah ditemui adalah hamparan tanaman jagung beratus atau beribu hektar, hijau dan seakan menjanjikan kemakmuran. Lalu lalang petani pada sore hari dengan motor atau sepeda onthel membonceng potongan batang jagung muda. Untuk apa? Mereka bukan protes menebang jagung muda, tetapi nilai ekonomi jagung panen diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan nilai ekonomi daun jagung untuk pakan ternak.

Dalam ilmu ekonomi, tindakan itu berimbang atas asas opportunity cost, jadi amat masuk akal dan petani tidak pernah ngawur.

Ihwal perilaku petani yang rasional dan selalu dicap “tidak suka perubahan”, hal itu harus dilakukan oleh siapa pun yang mempunyai tanggung jawab atas masalah pertanian, yang ujungnya adalah berita malapetaka seperti “perangkap pangan” itu.

Selama ini, dengan segala usaha pemerintah, lembaga internasional, dan LSM yang bergerak dalam bidang pertanian, pengamatan sederhana seperti itulah yang selalu luput dari perhatian. Hanya dan hanya jika kita mampu mengenali “rasionalitas” petani dan bersambung dengan rasionalitas itu kita bergerak, membangun prasarana, dan malapetaka dapat dihindarkan.

Keteledoran atas hal semacam itulah yang dapat disebut sebagai missing link yang menjelaskan mengapa evolusi pertanian kita terbalik, bukan dari munyuk ke manusia, tetapi dari manusia kembali ke munyuk.

[Emmanuel Subangun, Sosiolog]

 

Best Regards,

 

Retno Kintoko

The Flag

Air minum COLDA – Higienis n Fresh !

ERDBEBEN Alarm


SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
 

__._,_.___

=====================================================================
5th TCI Anniversary

Info TCI:
LF TCI Jabodetabek:
   
LF TCI Surabaya:

LF TCI Semarang:

LF TCI Bandung:

=====================================================================
Dengan milis TCI… Anda dapat saling sharing pengetahuan & pengalaman, diskusi, maupun "menuai" berbagai informasi lainnya yang telah "ditabur" oleh rekan-rekan pengguna milis untuk pengembangan diri sebagai seorang Trainer.

Jangan lupa kunjungi Website Kita di http://trainersclub.or.id
==========================================================================
Setting Email (send blank email to):
Subscribe (Daftar)              : Trainersclub-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe (Keluar dari Milis)      : Trainersclub-unsubscribe@yahoogroups.com
Tidak mau menerima Email      : Trainersclub-NOMAIL@yahoogroups.com
Kembali ke menerima email           : Trainersclub-normal@yahoogroups.com
Hanya Menerima email harian        : Trainersclub-digest@yahoogroups.com
Kirim email ke Milis              : Trainersclub@yahoogroups.com
Kirim email Owner/ Moderator    : Trainersclub-owner@yahoogroups.com
==========================================================================

Recent Activity

Visit Your Group

Y! Sports for TV

Game Day Companion

Live fantasy league

& game stats on TV.

Yahoo! Finance

It’s Now Personal

Guides, news,

advice & more.

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

.


__,_._,___

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: